Deptamedia.com, Pati – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menginginkan perubahan Peraturan Daerah Perda tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pati.
Katua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo mengatakan, setidaknya ada 16 perubahan atau penambahan aturan dalam Perda ini.
Di antaranya soal tunjangan reses, tunjangan kendaraan dinas hingga tunjangan jabatan. Meskipun demikian, Bambang menegaskan, tidak ada perubahan nominal tunjangan para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pati ini.
Menurut polisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Perda ini hanya membahas teknis pembayaran, serta penyesuaian dengan PP nomor 1 tahun 2023.
”Kalau tidak kita sesuaikan ya tidak bisa. Tunjangan pakaian dinas sama. Memang sudah diatur pakaian dinas, termasuk hariannya. Hanya istilahnya juga,” tutur dia.
Bahkan, dalam aturan terbaru, hanya anggota DPRD Kabupaten Pati yang menggelar reses yang mendapatkan tunjangan reses. Sebelumnya, anggota DPRD Pati tak menggelar reses tetap mendapatkan hak tunjangan reses.
