Pati, Deptamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati menjadi solusi permasalahan di Bumi Mina Tani.
Ini disamping oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati dalam Pendapat Akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pati 2023.
Pendapat akhir ini diwakilkan oleh anggota DPRD Kabupaten Pati Ali Mundir. Fraksi berlambang ka’bah ini berpendapat bahwa Penyusunan APBD Tahun 2023 telah berpegang teguh pada prinsip prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran.
Ini diperlukan agar tujuan perancangannya dapat tercapai dengan maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat
”Serta punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Meliputi kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan layanan birokrasi serta kebutuhan rasa aman dalam lingkungan sosial maupun dalam kehidupan beragama,” kata dia.
Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati akhirnya disahkan dengan defisit Rp 57,5 miliar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Penjabat (Pj) Bupati Pati menandatangani APBD ini pada Senin (28/11/2022).
Total pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 2,63 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp 2,69 triliun atau defisit Rp 57,5 miliar.
