Pati, Deptamedia.com – Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana ( Sarpras ) Perdesaan Tahun 2023 diusahakan akan cair sebelum bulan Puasa. Hal tersebut disampaikan oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Senin (27/2/2023), menghadiri acara Sosialisasi Bantuan Sarpras Perdesaan Tahun 2023 di Pendopo Kabupaten Pati.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Plt Kepala DPUTR, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, dinas-dinas terkait dan seluruh camat serta kepala desa se-Kabupaten Pati.
Dalam sambutannya, Pj Bupati menyampaikan bahwa pencairan dan pendistribusian bantuan keuangan ini akan diusahakan sebelum puasa sehingga dapat berjalan lebih cepat. Pihaknya, juga berharap bahwa dengan adanya dana bantuan keuangan ini dapat meningkatkan pembangunan di desa-desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apa yang Bapak Ibu akan peroleh nanti, semuanya itu telah dikomunikasikan bersama sejak awal tahun 2022. Mohon Kepala DPUTR untuk harga satuan diteliti lagi, sehingga tidak menimbulkan permasalahan nantinya”, paparnya.
Bimtek, lanjut Henggar, akan dilakukan dua kali, sehingga peserta harus mencermati dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi dengan begitu desa harus dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut sebaik mungkin dan aman.
“Jangan sampai bingung karena yang bertanggungjawab adalah panjenengan semua”, tegasnya.
Plt. Bupati Pati juga menekankan kepada seluruh kepala desa bahwa anggaran yang langsung turun ke desa-desa ini harus dipertanggung jawabkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala DPUTR, Riyoso menyampaikan bahwa ada tim pengamanan khusus seperti di DPUTR, Bappeda, BPKAD dan lain-lain, tujuannya agar dapat terealisasikan dengan baik.
“Bantuan keuangan yang ada di DPUTR sebanyak Rp 129 miliar 150 juta untuk 318 desa. Sedangkan di DLH ada dua kegiatan senilai Rp 255 juta, lalu Dinporapar Rp 180 juta, dan kegiatan di Disdikbud sejumlah Rp 64 miliar 630 juta”, pungkasnya.
Bantuan keuangan operasional diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja aparatur, khususnya tingkat desa dan kelurahan. Dengan begitu, aparat desa dan kelurahan mampu mendukung pelayanan prima pada masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur, terutama di tingkat desa dan kelurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.
