Deptamedia.com, Pati – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Bambang Susilo meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pati untuk menghentikan rekrutmen tenaga honorer. Pasalnya bikin pusing.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati, Moh Saiful Ikmal menyebutkan, PTT ini statusnya adalah tenaga administrasi, dan mereka ini mengabdi sudah ada yang hampir 12 tahun di sekolah-sekolah.
Namun, dalam aturan mereka belum bisa diterima sebagai ASN atau PPPK, karena statusnya adalah sebagai penjaga maupun administrasi.
Dan untuk naungan PPPK itu sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 49 Tahun 2014. Isinya tentang formasi PPPK dapat diisi dua formasi, yakni jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dan jabatan fungsional.
“Dalam aturan untuk PPPK, kita sesuai PP 49 Tahun 2014. Jadi PTT untuk PPPK itu tidak bisa diterima, karena terbentur aturan,” paparnya.
Menyikapi penjelasan dari BKPP tersebut, Ketua Komisi A Bambang Susilo merekomendasikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghentikan merekrut wiyata bakti dan sejenisnya, karena akan menjadi permasalahan baru.
“Dikhawatirkan hal ini akan terus berlanjut, sehingga harus dihentikan karena akan menjadi bom waktu nantinya, bila nanti ada open rekrutmen kembali,” pungkasnya.
