Berita  

DPRD Kabupaten Pati Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2021

DeptaMedia.com IMG 20220321 WA0014

Pati, Deptamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 serta perubahan jadwal kegiatan rapat DPRD di bulan Maret, Senin (21/3/2022)

Dalam penyampaiannya tersebut, Bupati Pati Haryanto mengatakan jika pandemi covid-19 yang melanda ini masih berdampak pada semua sektor kehidupan di Kabupaten Pati. Dirinya juga menyebut jika dampak pandemi covid-19 ini menyebabkan adanya refocusing atau penggeseran dana anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan persebaran covid-19 khususnya di Kabupaten Pati ini.

“Sehingga banyak kegiatan yang terkena dampak akibat refocusing anggaran. Hal tersebut membuat kegiatan menjadi tidak maksimal dalam mencapai tujuan kinerja,”jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pati Muslihan mempertanyakan dana untuk penanganan covid-19. Pasalnya, dana yang berjumlah ratusan miliaran rupiah ini sering ditanya oleh masyarakat.

“Selama ini banyak warga yang menanyakan dana covid-19 yang tidak sedikit. Dan selama ini implementasinya seperti apa. Dan indikatornya seperti apa. Kalau di desa kan hanya seperti itu (penanganannya),” ujar anggota dewan dari Fraksi PPP ini.

Dalam jawabannya Bupati Pati Haryanto juga mengatakan jika dana untuk penanganan covid ini bersumber dari dana tak terduga dan dana refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pati. Dana ini kemudian digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD) hingga jaring pengaman sosial. Dirinya juga menegaskan jika seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pati tidak menikmati dana ini sepeser pun.

Lanjutnya, dirinya juga sempat diperiksa secara khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hal ini dan terkait dana pembangunan infrastruktur. Dan dalam pemeriksaan itu, belum ditemukan penyelewengan. “Kalau mau lebih dalam silakan untuk para anggota dewan memanggil pihak terkait seperti RSUD dan DKK dipanggil,” tandas Haryanto.