Deptamedia.com, Pati – Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muntamah, sering menjumpai jumlah guru wiyata yang lebih banyak ketimbang guru negeri dengan status ASN.
Sehingga, hal ini perlu adanya pengawasan dari Disdik yang notabene adalah mitra kerja dari komisi D DPRD Pati untuk lebih mengingatkan kepada kepala sekolah agar memerhatikan serius hal ini. Karena kepala sekolah inilah yang mempunyai wewenang atau pembuat kebijakan di suatu sekolahan.
“Kevalidan datanya (jumlah guru wiyata) kami belum pasti. Tapi saat kami sidak kadang-kadang dalam dalam satu SD guru negerinya cuma dua. Berarti yang lain kan honorer. Dari situ memang kami menyadari kebutuhan guru honorer banyak,” terangnya.
Anggota DPRD Kabupaten Pati Muntamah, menekankan agar jumlah guru wiyata bhakti tidak membludak. Pasalnya, jika hal ini terus bertambah dirinya khawatir akan terjadi persaingan sesama guru saat penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami (DPRD) pesan kepada Disdik memang saat ini kami menyadari guru yang ada di SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Pertama), memang lebih banyak guru honorer,” ungkap dia.
