Pati, Deptamedia.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi berharap pencairan bansos dapat kena sasaran bagi penerima di Kabupaten Pati.
Program pemerintah berupa bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari usaha guna menyejahterakan masyarakat.
Sementara, dari pengamatannya terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan bantuan sosial tersebut tidak cair. “Diantaranya, tidak sesuainya Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada e-KTP dengan buku tabungan. Selain itu, ada juga penemuan akibat belum diaktivasinya NIK ke pusat,”terangnya.
Tri Haryumi selaku Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mengungkapkan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) diharapkan benar-benar orang yang tidak mampu atau pra sejahtera. Sebab beberapa waktu terakhir, ia mengungkap terdapat permasalahan terkait dengan pencairan bantuan sosial diantaranya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.
“Ada yang bansos-nya tidak cair selama satu bulan, dua bulan, ada juga yang sampai satu tahun. Itu tolong masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat bisa proaktif untuk melakukan pelaporan ke dinas sosial atau ke pendamping PKH. Nanti bisa bisa di periksa apa penyakitnya kok tidak cair. Jadi KPM itu jangan diam saja,” tegasnya belum lama ini.
Sebab, ia menilai telah banyak masyarakat penerima bansos yang telah mampu tapi belum ada kesadaran untuk mengundurkan diri. Ia pun meminta kepada Pemerintah Desa agar dapat berperan dalam memperbaiki data KPM yang sudah dinyatakan tak layak mendapatkan bantuan sosial. “Peran kepala desa sangat penting untuk perbaikan data karena perubahan data itu harus dimusdeskan dengan pihak RT, RW, kemudian ada BPD dan juga kepala desa dan pendamping PKH. Nanti sama-sama berembug, menilai mana warga yang sudah mampu dan harus diganti. Jadi saudara kita yang memang belum mampu bisa masuk ke DTKS,”imbuhnya.
