Pati, Deptamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pun meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati untuk melakukan pengawasan secara ketat.
Ini diungkapkan oleh Anggota Komisi D pada DPRD Kabupaten Pati Muntamah. Ia menilai pengawas diperlukan untuk mengontrol jumlah guru honorer itu agar tidak semakin bertambah.
Pasalnya, jika hal ini terus bertambah dirinya khawatir akan terjadi persaingan sesama guru saat penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pengawasa oleh Disdik ini ditekankan oleh Muntamah untuk lebih mengingatkan kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah inilah yang mempunyai wewenang atau pembuat kebijakan di suatu sekolahan.
“Kevalidan datanya (jumlah guru wiyata) kami belum pasti. Tapi saat kami sidak kadang-kadang dalam dalam satu SD guru negerinya cuma dua. Berarti yang lain kan honorer. Dari situ memang kami menyadari kebutuhan guru honorer banyak,” tambahnya.
Dengan adanya pengawasan atau larangan penerimaan guru wiyata bhakti oleh Disdik, Muntamah berharap di suatu sekolahan hanya terdapat guru-guru yang memang dibutuhkan sekolah. Bukannya guru yang diterima karena masih ada hubungan kerabat kepala sekolah atau pihak lainnya.