Berita  

Paripurna Evaluasi Gubernur Jateng Terhadap Perubahan APBD Kabupaten Pati 2023

DeptaMedia.com IMG 20231030 082221

Deptamedia.com, Pati -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali menggelar acara rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda penyampaian penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah oleh Bupati Pati terhadap Raperda perubahan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2023, di ruang rapat Paripurna DPRD Pati.

Rapat Paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin bersama Pimpinan DPRD dan Pj Bupati Pati yang diikuti oleh anggota DPRD serta Sekretaris Daerah beserta jajarannya.

Dalam agenda rapat pembahasan kali ini, merupakan lanjutan dari rapat Paripurna sebelumnya pada Jum’at (29/09/2023) dimana setelah disetujui bersama kemudian sesuai dengan tahapan dan prosesnya akan dikirimkan ke Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya dimintakan fasilitasi dan evaluasi.

Sementara itu, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam sambutannya terhadap hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah tersebut menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/121 tahun 2023 menyebutkan dalam evaluasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan disempurnakan sebelum rancangan peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2023 dan rancangan peraturan Bupati Pati tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2023 ditetapkan.

Lanjutnya, Bupati Pati dan DPRD Kabupaten Pati juga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian paling lambat tujuh hari sejak diterimanya hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah tersebut. Dan apabila tidak menindaklanjuti maka akan dilakukan pembatalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Secara garis besarnya rancangan peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2023 dan rancangan peraturan Bupati Pati tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan Daerah lainnya.” Ucapnya.

Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin saat diwawancarai juga menambahkan jika masih terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pati. “Beberapa rekomendasi tersebut meliputi baik itu sisi pendapatan Daerah, belanja Daerah, maupun pembiayaan Daerah.” Tandasnya.