Pati, Deptamedia.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati tahun 2023 berjalan alot.
Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati masih tarik ulur terkait pembahasan RAPBD 2023 ini.
Anggota DPRD Kabupaten Pati M Nur Sukarno menilai hal ini wajar. Mengingat adanya defisit Rp 32,5 miliar antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam Rancangan APBD 2023 belanja daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah.
Meskipun demikian, ia berharap lembaga legislatif maupun eksekutif segera mengesahkan RAPBD Kabupaten Pati tahun 2023.
Pasalnya, bila tak kunjung disahkan, ia khawatir Kepala Daerah dalam hal ini Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati terkena pinalti atas hal ini. Tak tanggung-tanggung, pinaltynya berupa tidak menerima gaji selama enam bulan.
”Setidaknya akhir November segera disahkan,” kata dia.
Ini berdasarkan pasal 312 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 pasal 106 ayat 1.
Dalam aturan itu, Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
