Pati, Deptamedia.com – Terkait Usulan para nelayan soal pengerukan Sungai Tayu, belum bisa terlaksana di tahun ini. Bahkan untuk tahun 2024 juga belum bisa dipastikan. Karena semuanya butuh proses, mulai dari pengecekan hingga evaluasi.
Hal ini diungkapkan oleh wakil Ketua DPRD Pati, Muhamadun belum lama ini.
Pihaknya, menyesalkan sikap pemerintah yang tak peduli dengan nasib para nelayan. Sebab, Sudah berhari-hari para nelayan ini tidak bisa melaut karena pendangkalan sungai, tapi tidak bisa memberikan solusi.
“Saya heran dengan peran pemerintah, nelayan ini tiap harinya melaut, ketika dapat hasil untuk kebutuhan hari-hari, kalau tidak melaut ya tidak punya pendapatan, dan ketika mengadu ke pemerintah disuruh menunggu, seperti tidak ada pemerintah saja. Yang dibutuhkan nelayan saat ini hanya soal melaut, jadi kalau bisa ada penanganan sementara dulu,” ucapnya.
Terpisah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati saat dimintai keterangan terkait hal tersebut mengatakan, jika pihaknya sudah membuat surat permohonan untuk normalisasi sungai.
Menurutnya, DKP tidak mempunyai wewenang dan tidak bisa memutuskan. Sehingga pihaknya hanya bisa membuat surat permohonan dan memberikan usulan kepada BBWS Pemali Juana agar sungai itu bisa segera di normalisasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyatakan tak mempunyai solusi untuk menyelesaikan nasib nelayan yang tidak bisa melaut akibat pendangkalan sungai diwilayah Kecamatan Tayu. Lantaran, sungai tersebut merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang.
