Deptamedia.com, Pati – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dilibatkan dalam urusan tambang.
Ia menilai perlunya keterlibatan Pemerintah Kabupaten, sehingga dalam menentukan kebijakan dapat didasarkan atas aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan Daerah di Kabupaten Pati.
“Karena masyarakat itu justru nangisnya pimpinan yang ada di Pati. Harapan saya harus ada pengkajian ulang regulasi,” tegas anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati tersebut.
“Sehingga itu nanti Pemkab bisa dilibatkan guna mengakomodasi aspirasi yang disampaikan masyarakat itu kita bisa tangani,” lanjut Warsiti.
Sebagai informasi dalam kurun waktu 2 bulan warga masyarakat setidaknya sudah sering menggelar aksi demonstrasi akan dampak dari aktivitas tambang tersebut.
Dimana yang dilakukan oleh warga Kayen pada akhir Agustus 2023 lalu. Warga menentukan penutupan tambang yang berada di wilayah Desa Sumbersari karena berdampak pada kerusakan jalan yang sangat parah di wilayah tersebut.
