Pati, Deptamedia.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 disahkan oleh dalam Rapat Paripurna DPRD Pati, Senin (21/6/2021).
Sebelum disahkan, DPRD Kabupaten Pati menyampaikan 49 rekomendasi kepada Bupati Pati dan jajarannya. Rekomendasi ini sebagai pertimbangan jalannya pemerintahan di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang dapat diperbaiki.
Rekomendasi-rekomendasi itu diantaranya tentang penanganan Covid-19, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), akuntabilitas anggaran, dan pertumbuhan ekonomi.
“Ada 49 rekomendasi sebagai catatan dan masukan agar bupati Pati menindaklanjuti. Maksudnya, sebagai tambahan untuk memperbaiki kinerja Pemda Pati ini. Agar sesuai dengan aturan yang disepakati,” terang Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.
Raperda menjadi Perda ini didasari rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD Pati, surat bupati Pati, dan UU cipta kerja.
“Tahapan laporan ini telah kami laksaakan sesuai aturan. Melewati rapat paripurna, pandangan umum fraksi, dan badan anggaran (Banggar),” tambahnya.
Sedangkan besaran saldo akhir khas Pati ini kisaran Rp 280 miliar. Kata dia, itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak. Agar APBD bisa direalisasikan dengan maksimal. (Adv)
