Pati, Deptamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai perlu adanya batasan minimal dana CSR yang diberikan perusahaan kepada masyarakat.
Namun, usulan ini belum diterima pihak Pemerintah Kabupaten Pati. Sehingga Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau CSR itu belum disahkan hingga saat ini.
Pihaknya menilai, batasan minimum perlu ditetapkan di dalam peraturan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan taat dalam memberikan dana sosial kepada lingkungan sekitarnya.
”Lagian ada batasan itu bukan untuk kami. Tapi kalau tidak ada batasannya ngapain dibuat aturan,” ujar legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Ali menyatakan, pihaknya tak mematok batasan di angka tertentu. Menurutnya yang terpenting yaitu ada batasan minimum dalam Perda CSR.
”(Permintaan DPRD) sedikit pun ada batasannya. Sehingga CSR ada yang menangani. Kemudian disampaikan kepada yang berkompeten atau yang membutuhkan,” pungkasnya.
