Pati, Deptamedia.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin menilai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati paling lama selama ia menjabat.
Ini dikatakan Ali dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (28/11/2022). Menurut Ali selama ia menjabat, pembahasan APBD 2023 paling ribet.
“Ini paling lama karena antara pendapatan dan belanja ada selisih. Sehingga kita harus menyesuaikan. Menasionalisasi. Mendapatkan angka itu tidak butuh waktu yang sedikit,” tutur Ali
Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati akhirnya disahkan dengan defisit Rp 57,5 miliar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Penjabat (Pj) Bupati Pati menandatangani APBD ini pada Senin (28/11/2022).
Total pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 2,63 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp 2,69 triliun atau defisit Rp 57,5 miliar.
Kata defisit ini sempat menjadi perdebatan di Rapat Paripurna ini. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menilai daerah yang dipimpin Penjabat (Pj) tidak diperbolehkan defisit.
Kata defisit pun sempat diganti dengan kata selisih anggaran. Namun Anggota DPRD Kabupaten Pati Mentamah menilai apapun namanya kekurangan anggaran merupakan defisit.
”Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 117 tahun 2021, defisit itu boleh asal bisa ditutup dengan Silpa yang berjalan kalau ndak bisa ngutang. Kalau Pj ngutang itu boleh atau ndak kita ndak tahu regulasinya,” pungkas Ali.
